Sistem pemerintahan
•
Tahun 1950, sistem
pemerintahan di Indonesia adalah Presidensial dan Parlementer
•
Sistem pemerintahan
Indonesia menurut UUDS 1950 adalah Parlementer
•
Pada Era ini disebut
Demokrasi Liberal
•
Ciri demokrasi
Liberal adalah sering berganti-ganti kabinet
Kabinet pada masa Demokrasi Liberal
•
Kabinet Natsir
•
Kabinet Sukiman
•
Kabinet Wilopo
•
Kabinet Ali
Sastroamidjoyo I
•
Kabinet Burhanudin
Harahap
•
Kabinet Ali
Sastroamidjoyo II
•
Kabinet Djuanda
KABINET NATSIR
•
Ini dari partai
Masyumi
•
Melibatkan banyak
orang
•
Tidak melibatkan
partai oposisi (PNI, PKI, dan Murba)
•
Masalah yang
terjadi : Mosi tidak percaya dari Hadikusumo (PNI) dia menuntut agar pemilihan
anggota DPRD karena lebih menguntungkan Masyumi
•
Jatuhnya Kabinet :
karena mosi tidak percaya tersebut di setujui oleh anggota parlemen, maka
kabinet ini jatuh
KABINET SUKIMAN
•
Dari Partai Masyumi
•
Kabinet ini
melibatkan PNI
•
Kabinet ini
merealisasi program politik masing-masing, contohnya: anggota PNI merekrut
anggota PNI, begitu juga dengan masyumi
•
Masalah yang
terjadi : mosi tidak percaya dari Sunarjo (PNI) tentang penandatangan Mutual
Security Act (Ahmad Subardjo dan Merle Cochran) ini melanggar Politik Luar
Negeri Indonesia
KABINET WILOPO
•
Mendapat dukungan
luas dari PSI dan PSII
•
Tugasnya :
menjalankan persiapan pemilu
•
Masalah yang
terjadi : krisis ekonomi, jatuhnya harga barang eksport, impor meningkat,
pemogokan, dan peristiwa 17 Oktober 1952
•
Jatuhnya kabinet :
masalah Tanjung Morawa
KABINET ALI SASTROAMIDJOYO I
•
Tujuan :
menyelenggarakan pemilu (tidak berhasil)
•
Kesuksesan :
menyelenggarakan KAA April 1955
•
Masalah yang muncul
: masalah pimpinan TNI-AD (masih peristiwa 17 Oktober 1952)
KABINET BURHANUDIN HARAHAP
•
Tugas : menyelenggarakan
pemilu dan berhasil
•
Kesuksesan :
menyelesaikan masalah TNI-AD (diangkatnya kembali Nasution sebagai KSAD)
•
Setelah pemilu
justru hubungan Sukarno-Hatta renggang, dan menyebabkan Hatta mengundurkan diri
menjadi Wapres
•
Pergolakan politik
memburuk karena sukarno mengeluarkan pernyataan bahwa di Indonesia perlu
diterapkan Demokrasi Terpimpin tetapi ditentang
•
Setelah pemilu,
Sukarno menunjuk PNI, dan PNI menunjuk Ali dan Wilopo
•
Akhirnya Sukarno
menunjuk Ali sebagai perdana menteri untuk kabinet pengganti
•
Ali memilih kabinet
koalisi yaitu PNI, Masyumi dan NU tanpa PKI
KABINET ALI SASTROAMIDJOYO II
•
Rencana 5 tahun :
Irian Barat, Otonomi daerah, perbaikan buruh, dan perbaikan ekonomi
•
Masalah yang
terjadi :
- Gagal memaksa Belanda menyerahkan Irian Barat
- Anti Cina
- Sikap kritis daerah terhadap pusat
- Muncul gerakan separatisme di daerah-daerah
•
Sukarno mengatakan
Demokrasi Liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia karena terjadi banyak
masalah
•
Akhirnya Sukarno
menunjuk dirinya sebagai Formatur untuk membentuk kabinet ekstraparlementer dan
berhasil mendirikan kabinet Karya (Djuanda sebagai PM, karena dia tidak
berpartai)
KABINET DJUANDA
•
Disebut zaken
kabinet
•
Panca karya kabinet
Djuanda :
- Membentuk Dewan
- Normalisasi Keadaan Politik
- Melancarkan Pembatalan KMB
- Perjuangan Irian Barat
- Pembangunan
•
Pada demokrasi ini,
Indonesia mendapatkan deklarasi Djuanda
SISTEM KEPARTAIAN
•
Parpol : kelompok
terorganisir yang anggotanya mempunyai cita-cita yang sama
•
Tujuan Parpol :
mmeperoleh kekuasaan secara konstitusional
•
Sukarno pernah
membentuk PNI sebagai partai tunggal tetapi gagal
•
Sampai akhirnya
muncul parpol-parpol seperti Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS,
Permai, PKRI
•
Karena pada masa
demokrasi liberal terjadi multipartai dan sering berganti kabinet, maka Sukarno
menginginkan Indonesia menganut Demokrasi Terpimpin
PEMILU 1955
•
Pemilu pertama
terjadi tahun 1955
•
Pemilu pertama
terjadi 2 tahap, yaitu :
a.
29 September 1955
memilih anggota Parlemen
b.
15 Desember 1955
memilih anggota Konstituante
•
Pemilu pertama
tahun 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia
•
Pemilu pertama
terdapat 100 partai besar dan kecil untuk anggota DPR dan 82 partai besar dan
kecil untuk konstituante
•
Hasil pemilu
pertama tahun 1955 untuk pemilihan anggota DPR:
a.
PNI 57 kursi
b.
Masyumi 57 Kursi
c.
NU 45 Kursi
d.
PKI 39 kursi
•
Pemilu pertama
menghasilkan anggota DPR sebanyak 250
•
Hasil pemilu untuk
anggota Konstituante:
a.
PNI 119
b.
Masyumi 112
c.
NU 91
d.
PKI 80
•
Dalam sidang
Konstituante berhasil menyelesaikan rancangan UUD tetapi tidak berhasil
merumuskan dasar negara
•
Pada pembentukan
Dasar Negara ada 3 usulan, yaitu:
a.
PNI, PKRI, Permai,
Parkindo, Baperki mengusulkan Pancasila
b.
Masyumi, NU, PSII
mengusulkan Dasar Negara Islam
c.
Murba, Partai Buruh
mengusulkan dasar negara sosial-ekonomi
•
Usulan pendukung
islam (memasukkan nilai-nilai islam seperti pada piagam jakarta untuk pembukaan
UUD yang baru, tetapi usulannya di tolak)
•
Karena konstituante
tidak bisa menyelesaikan masalah maka sukarno mengusulkan Indonesia kembali ke
UUD 1945
•
Konstituante
mengadakan musyawarah tetapi tidak berhasil
•
Nasution akhirnya
melarang sementara semua kegiatan politik dan menunda semua sidang
•
Alternatif sukarno
bersama Dewan Nasional, MA dan pimpinan Angkatan perang menghasilkan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959, yang isinya:
1.
Menetapkan
pembubaran Konstituante
2.
Pembentukan MPRS
dan DPAS
3.
Berlakunya kembali
UUD 1945 dan tidak berlakunya kembali UUDS 1950
SISTEM EKONOMI NASIONAL
•
Ekonomi Indonesia
sudah teradopsi kearah ekonomi kolonial
•
Oleh karena itu,
perekonomian Indonesia perlu ada perubahan yang tadinya berkiblat ke kolonial
menjadi ekonomi Nasional (pada Kabinet Natsir, tetapi susah pelaksanaannya)
•
Akibat perekonomian
kolonial, di Indonesia banyak dikuasai oleh perusahaan asing dan dikuasai Cina
sebagai penggerak ekonomi
•
Muncul ide dari
Soemitro Djojohadikusumo agar ekonomi Indonesia menajdi Ekonomi Nasional yaitu
dengan : memberikan modal terhadap pengusaha pribumi yang bermodal kecil dengan
memberikan bantuan kredit ( untuk menuju kearah ekonomi nasional Indonesia membutuhkan
pengusaha pribumi)
•
Plan Sumitro di
wujudkan dengan nama Program Benteng (mencadangkan barang-barang Impor, memberi
kesempatan pedagang pribumi untuk membangun modal, menumbuhkan semangat pribumi
agar siap bersaing dengang pengusaha Cina dan Asing)
•
Hambatan Program
benteng:
1.
Yang menerima
Lisensi orang yang dekat dengan birokrat
2.
Penjualan Lisensi
Impor (keturunan Cina)
3.
Perusahaan milik
Cina di daftarkan dengan nama orang Indonesia (Indonesia hanya sebagai alat,
yang menjalankan Cina)
•
Dari hambatan tersebut
muncullah Program Ali-Baba
•
Gerakan Asaat
(melindungi orang Indonesia dalam persaingan dengan asing dan Cina)
•
Dukungan pemerintah
pada program Asaat : memberikan Lisensi khusus pada pengusaha pribumi
•
Dampak negatif
asaat : yang tidak suka dengan Cina, merusak toko-toko milik orang Cina
•
Gunting Syafrudin
(memotong nilai mata uang yang nilai nominalnya diatas 2,50 menjadi
setengahnya)
•
Program pembangunan
5 tahun (mendorong munculnya indistri besar, munculnya perusahaan untuk
kepentingan umum dan Jasa
•
Nasionalisasi
Perusahaan Asing (perusahaan asing dicabut dan diganti dengan perusahaan RI)
•
Karena janji
belanda akan mengembalikan Irian Barat tak kunjung di tepati maka RI melakukan
langkah pengambilalihan, penyitaan dan penguasaan kemudia perusahaan yang
diambil alih langsung di nasionalisasikan
SISTEM EKONOMI LIBERAL
•
Setelah pengakuan
kedaulatan, Indonesia terbebani utang (baik utang LN maupun dalam negeri)
•
Permasalahan
Indonesia ada 2 yaitu jangka panjang (penambahan jumlah penduduk dan
kesejahteraan penduduk yang rendah), kemudian masalah jangka pendek (Inflasi
dan biaya hidup)
•
Tahun 1951,
pendapatan pemerintah berkurang karena:
a.
Tidak ada hasil
ekspor (ekspor hanya mengandalkan perkebunan dan pertanian saja)
b.
Pengeluaran semakin
meningkat (situasi politik yang tidak stabil)
c.
Pemerintah tidak
merancang keuangan sendiri tapi justru yang merancang adalah Belanda
d.
Tidak bisa
memanfaatkan SDA
•
Penanganan :
1.
Melaksanakan
Indutrialisasi (pendirian pabrik besar, semen, pemintalan dan percetakan
2.
Peningkatan produksi
pangan, perbaikan sarana dan prasarana
3.
Penanaman modal
asing
•
Finek (Finansial
Ekonomi), Finek yang diajukan Indonesia ke Belanda al:
a.
Pembatalan
persetujuan Finek hasil KMB
b.
Hubungan Fineki
Indonesia-Belanda adalah hubungan Bilateral
c.
Hubungan Finek atas
dasar UU nasional
•
Usulan Finek tidak
di setujui oleh Belanda, oleh karena itu Indonesian membubarkan Uni
Indonesia-Belanda
•
Selain Finek upaya
Indonesia untuk memulihkan kondisi ekonomi yang sulit adalah dengan pembentukan
biro perancang negara (merancang pembangunan jangka panjang)
•
Diwijudkan dalam
RPLT tetapi susah dijalankan karena di Indonesia terjadi ketegangan politik
dengan cara diplomasi gagal yang akhirnya memunculkan pemberontakan yang
penumpasannya membutuhkan biaya tinggi
